Rekonstruksi Ekonomi Politik di Aceh Untuk Memahami Peran Pemerintahan dalam Membangun Keberlanjutan Ekonomi Pasca-Konflik

DETIK ACEH

- Redaksi

Senin, 20 Mei 2024 - 13:38 WIB

6020 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh
Muhammad riza

Aceh, sebuah provinsi yang terletak di ujung barat Indonesia, telah mengalami perjalanan yang menarik dalam hal ekonomi politik. Setelah melalui masa konflik yang panjang, Aceh saat ini berada dalam tahap transisi menuju pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Fenomena ini memberikan peluang bagi pemerintahan untuk memainkan peran yang krusial dalam mengarahkan kebijakan ekonomi politik yang mampu mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Sejak penandatanganan Perjanjian Helsinki pada tahun 2005 yang mengakhiri konflik di Aceh, provinsi ini telah mengalami perubahan yang signifikan. Proses rekonsiliasi dan pembangunan pasca-konflik telah menjadi fokus utama dalam upaya membangun kembali kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat Aceh. Namun, meskipun telah terjadi kemajuan yang berarti, Aceh masih dihadapkan dengan sejumlah tantangan dalam mengembangkan ekonomi politik yang berkelanjutan.

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

Salah satu fenomena yang terjadi di Aceh saat ini adalah adanya kebutuhan untuk memperkuat sektor ekonomi lokal yang berkelanjutan dan inklusif. Meskipun Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti minyak, gas, dan hasil pertanian, masih ada tantangan dalam mengoptimalkan potensi ini untuk kesejahteraan masyarakat secara luas. Terdapat kesenjangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta sektor ekonomi yang belum terdiversifikasi dengan baik.

Dengan menduduki peringkat pertama sepulau sumatera yang memeiliki persentase kemiskikan sebesar14,45 persen pada Maret 2023 (BPS, 2023). Dimana hal tersebut menjadi tugas berta bagi pemerintah Aceh dalam meningkatkan perekonomian masyrakat serta menyeimbangkannya dengan keadaan politik lokal yang sedang berjalan saat ini
Selain itu, Aceh juga dihadapkan pada tantangan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan. Upaya untuk memperkuat lembaga-lembaga pemerintahan, meningkatkan kapasitas birokrasi, dan mendorong partisipasi publik masih menjadi agenda yang perlu diperhatikan. Keterlibatan aktif pemerintahan dalam menyusun kebijakan ekonomi, merumuskan regulasi yang mendukung pengembangan sektor-sektor strategis, dan memastikan distribusi yang adil dari hasil pertumbuhan ekonomi menjadi hal yang sangat penting.
Pemerintahan Aceh memiliki peluang yang besar untuk memainkan peran yang krusial dalam mengarahkan kebijakan ekonomi politik provinsi ini. Salah satu gagasan yang saya ingin menuangkan adalah pentingnya memperkuat sektor ekonomi lokal yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki Aceh, harus dilakukan dengan bijak dan berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Sebagai contoh, sektor pertanian di Aceh memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Dengan dukungan pemerintah dalam bentuk penyediaan infrastruktur yang memadai, pelatihan petani, dan akses pasar yang lebih luas, sektor ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi. Selain itu, diversifikasi sektor ekonomi juga perlu diperhatikan. Pemerintah dapat mendorong pengembangan sektor pariwisata, industri kreatif, dan sektor lainnya yang memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Selain memperkuat sektor ekonomi, diperlukan juga upaya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan transparan. Pemerintah harus berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas birokrasi dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat, serta memastikan keadilan distribusi hasil pertumbuhan ekonomi. Partisipasi publik juga harus didorong, misalnya melalui mekanisme konsultasi dan pemantauan yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan ekonomi.

Dalam menerapkan gagasan ini, terdapat beberapa keuntungan yang dapat dirasakan oleh Aceh. Pertama, dengan memperkuat sektor ekonomi lokal, Aceh dapat mengurangi ketergantungan terhadap ekonomi nasional dan meningkatkan ketahanan ekonomi provinsi. Selain itu, pengembangan sektor-sektor strategis dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran. Hal ini akan memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan daya beli. Gagasan ini juga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Aceh. Dengan fokus pada pengembangan sektor ekonomi lokal, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah provinsi. Hal ini akan membantu meningkatkan akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi bagi masyarakat di daerah pedesaan.
Namun, untuk mewujudkan gagasan ini, diperlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat Aceh secara keseluruhan. Pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif, memberikan insentif bagi pelaku usaha lokal, dan membangun kemitraan dengan sektor swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, masyarakat juga perlu terlibat aktif dalam proses pembangunan ekonomi, baik melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan maupun dukungan terhadap produk lokal. Hakikatnya Pemerintahan Aceh memiliki peran yang penting dalam membangun ekonomi politik yang berkelanjutan. Dengan memperkuat sektor ekonomi lokal, memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan melibatkan masyarakat secara aktif, Aceh dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dengan dukungan yang tepat dan komitmen yang kuat, Aceh memiliki potensi untuk menjadi contoh sukses dalam mengimplementasikan gagasan ini dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Berita Terkait

Pembangunan Belum Menyentuh Rakyat, Aceh Peringkat 10 Termiskin di Indonesia
Melapor Wartawan Bukan Dengan Polres Subulussalam, Seharusnya Wartawan Lapor Ke Perusahaan Media dan Dewan Pers
Terkait Pemberitaan Beberapa Media Online Membuat Sindiran “MeMe” LSM Suara Putra Aceh Tanggapi Masih Kategori Wajar
Pj Bupati Aceh Singkil, Berjiwa besar Tetap Rangkul LSM dan Tokoh yang Mengkritisi Kinerja Pemerintah
Kekeliruan Wanita Dalam Mengartikan Hijab
Pemko Subulussalam Kembali Raih WTP Dari BPK RI Republik Indonesia Yang Ke Tiga Kali
Pernyataan Presiden Terpilih Prabowo tentang Koperasi Membawa Kesejukan Bagi Kesejahteraan Rakyat Aceh
“PTN” Bukan Segalanya

Berita Terkait

Senin, 22 Juli 2024 - 08:58 WIB

Bripka Ari Arfandi, SH Raih Penghargaan Babinkhamtibmas Terbaik Polres Abdya 2024

Jumat, 19 Juli 2024 - 14:46 WIB

Dimanakah Hati Nurani Pemkab Aceh Selatan dalam Penggunaan Anggaran

Jumat, 19 Juli 2024 - 12:59 WIB

Bati tuud Koramil 05/ Pining Kodim 0113/Gayo Lues Pimpin Jum’at Bersih Di Desa Uring Kec. Pining

Jumat, 19 Juli 2024 - 02:46 WIB

MPW ICMI Aceh sepakati Beli Lahan

Kamis, 18 Juli 2024 - 23:02 WIB

Pj Gubernur Lantik H. Jata,SE Sebagai Pj. Bupati Gayo Lues

Minggu, 14 Juli 2024 - 17:28 WIB

Kelanjutan Proses Rehab Mesjid Baiturahim, Hari Ke-21

Rabu, 3 Juli 2024 - 08:04 WIB

Desa Kayee Aceh Kembali Salurkan BLT-DD Juli 2024

Senin, 1 Juli 2024 - 10:07 WIB

Tiga Pilar, Desa Kayee Aceh Raih Juara 1 se- Abdya di Hari Bhayangkara ke-78 Polres Abdya

Berita Terbaru

ACEH SINGKIL

Mulyadi Manik ( AMPAS) Meminta Kepada APH. Audit Kegiatan Bimtek

Selasa, 23 Jul 2024 - 01:35 WIB