0
Aceh

Brussel - Ketua presidium Acheh Sumatra National Liberationt Front (ASNLF) diundang hadir dalam sebuah seminar tentang prospek ”Self Determination in the 21st Century” (Penentuan Nasib Sendiri Dalam Abad 21). Diskusi berbentuk konferensi tersebut berlangsung pada Selasa (01/04/2014) lalu, di Ruang A5G-1, Parlemen Eropa, Brussel.

Demikian dilaporkan oleh Bukhari Radén, anggota Sekretariat ASNLF International yang bepusat di Jerman, melalui siaran persnya kepada AtjehLINK, Jumat (04/04/2014).

Menurutnya, selain delegasi dari ASNLF, turut hadir dalam acara di pusat kota Belgia itu perwakilan dari Duta Besar Somaliland, perwakilan RMS (Republik Maluku Selatan), Michael Jewkes dari Katholieke Universiteit Leuven, Belgia dan wakil bangsa-bangsa di Eropa, Afrika, Asia, Amerika Latin yang sedang menuntut kemerdekaan seperti Katalonia, Skotlandia, Basque, Tibet, Oromo, Papua Barat, Maluku Selatan, Patani dan lain-lain. Para peserta masing-masing diberikan waktu untuk memaparkan singkat idenya melalui pidato.

Pada kesempatan itu, ASNLF dihadiri langsung oleh ketua Presidumnya Ariffadhillah dari Jerman beserta perwakilannya dari Norwegia Ia memapaparkan bahwa ide penentuan nasib sendiri memiliki berbagai aspek dan tetap relevan pada abad ke 21 ini, baik secara teori atau politik.

“Pada satu sisi, penentuan nasib sendiri erat hubungannya dengan kapasitas manusia untuk mampu mengontrol kehidupan mereka sendiri dan menegakan marwah dan eksistensi diri,” kata dia.

Di sisi lain, sebut Ariffadhilah, dimensi kolektif dari penentuan nasib sendiri terkait dengan kemungkinan untuk memperoleh jaminan yang memadai untuk memerintah sendiri, baik secara internal misalnya dalam sistem negara yang ada ataupun eksternal misalnya dengan pembentukan satu negara baru yang merdeka.

“Keikutsertaan tim ASNLF dalam aktifitas ini adalah suatu langkah untuk membuka wawasan yang terkait dengan pekembangan politik internasional akhir-akhir ini sekaligus membuka jaringan diplomasi di tingkat internasional,” jelas Ariffadhillah di depan para diplomat dan pengamat di kantor Uni Eropa.

Pada sesi tanya jawab, Ariffadhillah juga menyampaikan persoalan dasar yang terjadi pada bangsa-bangsa di berbagai belahan dunia, dimana tidak adanya jaminan keselamatan dalam mengungkapkan pendapat secara bebas, khususnya yang terkait dengan isu-isu penentuan nasib sendiri ataupun tuntutan untuk melepaskan diri.

”Jadi sebelum kita berbicara hal tersebut, perlu adanya ruang untuk mengungkapkan pendapat secara bebas dan terjamin keselamatan. “Bagaimana menciptakan satu kondisi agar tersedianya ruang untuk perkara ini,” sambung Ariffadhillah kepada panelis.

Atas pernyatan ini, Mr Miquel Strubell, salah seorang pembicara dari Universitas Katalonia, memberi satu catatan penting bahwa ini persoalan tidak mudah untuk diselesaikan. Sedangkan Mr Michael Jewkes dari KU Leuven Belgia, membenarkan prasyarat kebebasan berpendapat ini.

Diplomat dari berbagai bangsa tersebut, sambung-menyambung berdiskusi sambil berdebat mengenai format definisi penentuan nasib sendiri dalam abad 21. Salah satunya mereka mengusulkan agar dibentuk satu komisi hak penentuan nasib sendiri di tingkat internasional sebagai altenatif dari komisi dekolonialisasi. Hal inilah yang diungkapan oleh delegasi dari Republik Maluku Selatan di Belanda yang diwakili oleh Mr Nussy.

Sedangkan Mr Mohammud Daar, Duta Besar Somaliland sekaligus Wakil Presidens UNPO, memaparkan persamaan nasib anggota-anggota UNPO dalam memperjuangkan hak-hak asazi manusia (HAM), termasuk hak penentuan nasib sendiri. Selanjutnya, ia juga memaparkan secara ringkas tentang keadaan Somaliland yang baru saja menikmati kemerdekaannya.

Format Kebijakan

Diskusi mengenai Self Determination atau penentuan nasib sendiri ini diinilai penting oleh UNPO dan Uni Eropa, dalam rangka tahap awal mencari format kebijakan dan perspektif Uni Eropa dalam melihat bangsa-bangsa dibelahan dunia yang sedang berjuang menuntut penentuan nasib sendiri. Dalam konferensi di ruangan A5G-1 parlemen Eropa di Brussel tersebut, dihadiri oleh 40 peserta dan salah satu dari mereka diketahui sebagai diplomat Indonesia yang menyelinap sebagai pengintai.

Konferensi ini dilaksanakan oleh anggota parlemen Eropa Mr Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), Mr Raül Romeva i Rueda (Greens/EFA) dan bekerjasama dengan UNPO, Ciemen, Centre Maurits, serta dukungan akademik dari universitas Oberta de Catalunya (UOC). (sp)
Written by: Detikaceh
Informasi Sejarah Atjeh, Updated at: Saturday, April 05, 2014

Post a Comment

 
Top