0
Dir Media

JAKARTA - Ketua Dewan Pers Bagir Manan meminta sejumlah pemilik media untuk menghormati etika jurnalistik. Alasannya, kata dia, para pemilik yang terjun ke dunia politik menggunakan medianya sebagai sarana mengkampanyekan diri. 

"Dengan menghormati etika jurnalistik berarti mereka ikut menjaga pers yang sehat," kata Bagir seusai acara Menakar Independensi dan Netralitas Jurnalisme dan Media Indonesia di gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu, 26 Maret 2014.

Masalahnya, sejumlah media yang dimiliki elite partai menunjukkan ada indikasi tak independen dan tak netral terkait dengan berita politik menjelang pemilihan umum 9 April nanti. Hasil penelitian Masyarakat Peduli Media menunjukkan adanya keberpihakan media terhadap pemiliknya.

Peneliti dari Masyarakat Peduli Media, Muzayin Nazaruddin, memberikan dua contoh media televisi yang berpihak ke pemiliknya, yakni TV One milik Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dan Metro TV milik Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. 

TV One, kata Muzayin, lebih banyak menyiarkan Partai Golkar dan Aburizal Bakrie dibanding partai dan calon presiden lainnya.

"Demikian pula Metro TV yang lebih banyak menampilkan Surya Paloh dan narasumber dari Partai NasDem," ujarnya. 

Keberpihakan tak hanya terjadi di televisi, tapi juga media cetak. Muzayin memaparkan Rakyat Merdeka memberi porsi pemberitaan dominan bagi Dahlan Iskan, pemilik Jawa Pos Group (JPNN).

"Dalam pemberitaan di Rakyat Merdeka, figur Dahlan Iskan selalu digambarkan secara positif," ucapnya.

Media Indonesia pun begitu. Media Indonesia, kata Muzayin, cenderung memberitakan Partai NasDem secara positif. "Jadi, Media Indonesia dan Rakyat Merdeka cenderung berpihak kepada pemiliknya," tutur Muzayin. 

Peneliti dari Pemantau Regulasi dan Regulator Media, Amir Efendi Siregar, menyatakan hal yang senada dengan Muzayin. Dalam hasil penelitian PR2M, media massa, baik cetak maupun elektronik yang dimiliki politikus, sering digunakan untuk kepentingan pribadi. 

Amir mencontohkan MNC TV, RCTI, Okezone.com, dan koran Seputar Indonesia (Sindo), yang dimiliki Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Hary Tanoe.

"Observasi yang dilakukan peneliti menemukan bahwa liputan-liputan di media dalam kelompok MNC tidak hanya bias pemilik, tapi juga ada tendensi untuk menyembunyikan kebenaran," kata Amir.

Karena itu, Muzayin dan Amir merekomendasikan kepada Dewan Pers untuk membuat regulasi demi menjamin independensi media. Dewan Pers selayaknya juga memberi teguran kepada media yang melanggar prinsip-prinsip independensi dan netralitas. (*tmp)

Written by: Detikaceh
Informasi Sejarah Atjeh, Updated at: Thursday, March 27, 2014

Post a Comment

 
Top